TITIKWARTA.COM - Jakarta - Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 menjadi salah satu topik yang dibicarakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, Kamis (16/2/2023) kemarin.

"Menlu Blinken menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan peran Indonesia sebagai koordinator dialog AS-ASEAN," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, dalam keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta yang diterima IDN Times, Jumat (17/2/2023).

Selain itu, Blinken menegaskan lagi peran ASEAN dalam membentuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan menyoroti kerja sama dengan ASEAN sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran dan keamanan.

"Blinken dan Retno juga membahas prioritas Indonesia dan ASEAN untuk tahun 2023, termasuk pendekatan ASEAN dalam mengatasi krisis di Myanmar serta proses aksesi Timor Leste ke ASEAN," lanjut Price lagi.

Blinken dan Retno juga membahas Kemitraan Strategis AS-Indonesia, sejumlah inisiatif baru di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (Partnership for Global Infrastructure and Investment, atau PGII), dan partisipasi Indonesia dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, atau IPEF).

"Menlu Blinken menyampaikan keprihatinan AS terkait ketentuan-ketentuan  tertentu dalam undang-undang hukum pidana baru Indonesia dan memuji kepemimpinan Indonesia dalam isu pendidikan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan," ucap Price.

Dalam pelaksanaan KTT ASEAN-AS di Phnom Penh, Kamboja, tahun lalu juga dilakukan peluncuran Kemitraan Komprehensif Strategis ASEAN-AS yang diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi menghadapi situasi dunia yang sedang menghadapi tantangan yang luar biasa.

"Dukungan AS terhadap sentralitas ASEAN juga harus diterjemahkan dalam aksi nyata khususnya peran ASEAN sebagai agenda-setter dinamika di kawasan dan pembentukan arsitektur kawasan yang inklusif," ungkap Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo, kala itu.

Hal kedua yang disampaikan Jokowi yakni membangun kemitraan untuk ketahanan kawasan dan global. Sinergi kebijakan harus didorong untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, dukungan likuiditas, dan efektivitas kebijakan ekonomi.(yal)