TITIKWARTA.COM - KUTAI BARAT - Penguatan kelembagaan petani menjadi faktor penting dalam menyukseskan pengembangan pertanian di Kaltim. Belum aktifnya kelembagaan mengakibatkan banyaknya celah yang menurunkan produktivitas pertanian di Bumi Etam.

"Kelembagaan petani perlu menjadi perhatian bersama baik itu di tingkat provinsi atau kabupaten dalam pembinaan dan pendampingan petani atau kelembagaannya," ucap Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkir, Rabu (8/11).

Untuk mewujudkan penguatan kelembagaan petani, pemerintah telah mendukung dengan pembinaan dan pendapingan berupa pelatihan petani. Pada kegiatan tersebut, pemerintah menitikberatkan kepada upaya memfasilitasi peningkatan pendapatan petani.

Yakni melalui pemberdayaan petani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan, peningkatan akses petani terhadap sumber daya produktif. Kemudian peningkatan sarana/prasarana petani di lapangan, baik itu kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Adapun pelatihan petani dilaksanakan untuk memberdayakan sekaligus menguatkan kelembagaan di 19 kelas/lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan. Seperti Kecamatan Jempang, Damai, Barong Tongkok, Linggang Bigung, dan Nyuatan di Kabupaten Kutai Barat. Pelatihan tersebut diikuti oleh 32 kelompok tani (poktan) atau gabungan poktan (gapoktan) yang saat ini menerima bantuan perluasan, intensifikasi, dan peremajaan 2023.

Muzakkir berharap kegiatan ini akan berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengelolaan manajemen kelembagaan petani, sehingga bisa lebih produktif pada masa depan dan mengangkat produktivitas tanaman perkebunan.

Peningkatan sektor pertanian akan tercermin dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan. Kelak, pada gilirannya dapat memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta meningkatkan pendapatan petani.

Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian tidak terlepas dari peran penting poktan di desa-desa. Poktan memiliki peran utama dalam memajukan pertanian dan menjadi penggerak utama untuk mencapai tujuan ini. Melalui aksi kolektif, petani dalam kelompok tani dapat berinteraksi dan bernegosiasi dengan pihak luar serta membangun jaringan kerja dalam memperjuangkan hak bersama. (prb/ty/adv/hms/kominfokaltim)