Belanja Wajib Harus Didahulukan, DPRD Minta Pemprov Kaltim Realistis Soal Gratispol
TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus mengacu pada ketentuan belanja wajib (mandatory spending). Tekanan pada APBD menuntut Pemprov Kaltim lebih selektif menentukan prioritas. Belanja wajib harus dipenuhi lebih dulu sebelum membiayai program pembangunan lainnya.

Ia merinci sejumlah persentase yang harus diperhatikan pemerintah daerah, yakni anggaran pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 30 persen. Adapun belanja pegawai tidak boleh melampaui 30 persen.
“Selama itu tidak terganggu, anggaran program Gratispol akan kami setujui,” ujarnya (17/11/26).
Agusriansyah mengingatkan pemerintah daerah agar realistis menghadapi potensi penurunan APBD. Jika kemampuan fiskal semakin terbatas, evaluasi program harus dilakukan secara selektif.
“Evaluasi itu mencakup keberlanjutan program Gratispol dan peninjauan belanja kesejahteraan pegawai, tegasnya.
Menurutnya, penentuan prioritas diperlukan agar kewajiban anggaran dan pelayanan publik tetap terpenuhi.
Dalam dua tahun terakhir, efisiensi lebih banyak menyasar perjalanan dinas dan belanja perkantoran yang dinilai tidak mendesak. Politikus PKS itu khawatir langkah penghematan tersebut tidak lagi cukup jika pendapatan daerah terus turun.
Sebagai gambaran, DPRD Kaltim sendiri harus menyesuaikan anggaran hingga 50 persen dari kebutuhan ideal untuk 2027. (adv/dprdkaltim/tw)
