TITIKWARTA.COM - Jakarta - Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari. Deputi Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden 2014-2019, Eko Sulistyo, mendorong partai politik (parpol) fokus menyampaikan gagasan agar tak terjadi gesekan di masyarakat.

"Selain itu, minimnya perhatian partai politik atau elite politik yang fokus pada isu perubahan iklim dalam menyampaikan gagasannya dalam pemilu yang kemudian dituangkan dalam kebijakan. Seharusnya, partai politik memberikan gagasan yang programatik pada agenda pemilu yang akan datang, tidak hanya fokus pada persoalan politik transaksional," ujar Eko Minggu, (19/2/2023).

"Seharusnya pimpinan Partai Politik turun ke bawah (masyarakat), sehingga dapat feedback untuk membuat gagasan dan kebijakan yang programatik" sambungnya.

Sementara itu, Koordinator Umum Advokat Muda Untuk Pemilu Berkeadilan, Iqbal Tawakkal Pasaribu mengatakan, ada sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai di Pemilu 2024.

Tantangan pertama, terkait potensi kerusuhan dalam tahapan pemilu. Menurutnya, penyelenggara pemilu harus siap mengantisipasi adanya kerusuhan.

"Penyelenggaraan pemilu, khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hampir pasti akan diwarnai kecurangan-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif pada setiap tahapan pemilu, karena kekuasaan presiden sangat besar (primus inter pares), sehingga menjadi tujuan utama perebutan kekuasaan," ucap Iqbal.

Iqbal menerangkan, pada Pemilu 2019 juga sempat diwarnai kericuhan. Mereka pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tak terima jagoannya kalah.

"Hal ini sedikit banyaknya diduga dipicu oleh narasi yang bersifat asumtif dan provokatif yang dibuat oleh para oknum. Selain itu, rendahnya partisipasi publik hingga polarisasi masyarakat karena perbedaan pilihan politik juga perlu diantisipasi dan ditangani sejak dini," kata dia.

Diketahui, hasil riset IDN Research Institute bekerja sama dengan Populix menunjukkan, calon pemimpin menurut Gen Z Indonesia adalah mereka yang memiliki visi yang jelas untuk negara dan berintegritas, sehingga mereka tidak akan korupsi, serta memiliki pengalaman politik.

Meskipun 61 persen Gen Z mengatakan mereka memilih pemimpin politik yang memiliki agama yang sama dengan mereka, ketika agama dikaitkan dengan faktor-faktor lain.

Hal ini menunjukkan, pada akhirnya kemampuan seorang kandidat lebih signifikan dalam menggaet suara calon pemilih, dibandingkan latar belakang agama, popularitas, etnis, dan bahkan partai politiknya.

Hasil survei ini juga menunjukkan, sebanyak 41 persen Gen Z menyatakan siap menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014, sebanyak 30 persen menyatakan netral, dan 29 persen menyatakan tidak peduli.

Riset berjudul Indonesia Gen Z Report 2022 ini dirilis berbararengan dengan agenda tahunan Indonesia Millennial & Gen-Z Summit (IMGS) by IDN Media, yang dihelat pada 29-30 September 2022.

Riset ini dilatarbelakangi kelangkaan penelitian di ranah Gen Z, yang menimbulkan mitos dan stereotipe pada generasi ini. Selain menggali pemahaman mendalam tentang Gen Z di Indonesia, riset ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan politik generasi ini di Tanah Air. Termasuk, pilihan mereka terhadap sosok calon pemimpin mendatang, dan minat mereka untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Survei ini digelar pada 27 Januari - 7 Maret 2022 dengan melibatkan 1.000 responden di 12 kota dan daerah aglomerasi di Indonesia, dengan metode survei multistage random sampling. Sementara, margin of error survei ini kurang dari 5 persen.(yal)