TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Dalam upaya meningkatkan layanan publik di sektor kesehatan, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang penyiapan bahan kebijakan pemerintah terkait pengembangan sistem informasi pelayanan publik bidang kesehatan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Batiwakal, Kantor Gubernur Kaltim, pada Jumat (29/11).

FGD ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Diskusi ini bertujuan untuk menciptakan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

Kepala Bagian (Kabag) Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Lora Sari, menegaskan pentingnya integrasi sistem informasi di sektor kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, Fahmi Asa, Pranata Komputer Ahli Muda dari Diskominfo Kaltim, menjelaskan bahwa pengembangan sistem informasi adalah bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemprov Kaltim telah memiliki pedoman dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.

"Pedoman regulasi sudah ada, namun perlu penguatan melalui sosialisasi yang konsisten. Digitalisasi di SKPD, termasuk sektor kesehatan, harus menjadi prioritas agar sistem informasi dapat dikembangkan secara optimal," ungkap Fahmi. (adv/diskominfokaltim/wan/yal)