TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani kaget saat pemerintah memberikan regulasi pengisian pertalite menggunakan aplikasi my Pertamina.

“Artinya membatasi orang menggunakan pertalite dan memaksa menggunakan partamax,” jelasnya saat ditemu di DPRD Samarinda. Senin, (10/10/22).

Ia mengatakan alasan pemerintah hanya mengurangi subsidi dan mengikuti pasar global menggunakan partamax “Semestinya kalau begitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan partalite dan tetap menggunakan partamax, tetap yang terjadi sekarang masyarakat hanya diberikan pilihan.

Tidak perlu diatur itu hak manusia untuk memilih,” tegasnya Sambungnya, disisi lain kedua bahan bakar ini memiliki kualitas yang berbeda dan harga berbeda.

Fraksi PDI-P itu juga menegaskan, kalau memang telah banyak memberikan subsidi ke negara dan masyarakat maka pertahankan partalite.

Jika berkeinginan tetap menggunakan subsidi partamax maka pemerintah segera memberikan regulasi “Tentu jika menggunakan aplikasi My Pertamina tentu meningkatkan antrian panjang di setiap SPBU yang ada, karena tidak semua warga paham dengan teknologi, sementara harus diakui bahwa masyarakat punya hak adil dan beradab,” pungkasnya. (adv/ys)