TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Rencana pembentukan sistem transportasi massal perkotaan di Kota Samarinda kian mendekati kenyataan. Langkah strategis Pemkot Samarinda dalam menata mobilitas publik mendapat dorongan positif dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui pengalokasian anggaran APBN tahun 2027.

​Langkah ini diapresiasi penuh oleh jajaran legislatif Kota Tepian. Komisi III DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan hingga realisasi di lapangan, guna memastikan layanan transportasi publik yang representatif dan mampu mengurai titik-titik kemacetan kota.

​Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan secara langsung bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.

​Deni menjelaskan, pembahasan teknis terkait pengadaan armada dan pengelolaan koridor kini telah memasuki tahap finalisasi. Menurutnya, menghadirkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi merupakan aspirasi masyarakat yang konsisten diperjuangkan oleh DPRD Kota Samarinda.

"Dalam rangka menciptakan transportasi massal di Samarinda, tentu memerlukan dukungan yang kuat. Alhamdulillah, salah satu bentuk dukungannya adalah skema pendampingan dari APBN pada 2027 mendatang. Ini merupakan hal yang sejak lama disuarakan oleh DPRD," ujar Deni saat memberikan keterangan.

​Guna mempercepat proses pengesahan program ini, DPRD Kota Samarinda mendorong Wali Kota Samarinda untuk melakukan pertemuan tindak lanjut bersama Kemenhub RI dalam waktu dekat sebagai penegasan komitmen daerah.

​Kehadiran transportasi umum berbasis bus perkotaan diharapkan dapat mengalihkan ketergantungan masyarakat dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal. Selain menekan volume kendaraan di jalan raya, keberadaan armada umum yang teratur diproyeksikan mampu mengurangi praktik parkir liar di bahu jalan utama.

​Menanggapi kekhawatiran terkait kesesuaian infrastruktur jalan di Kota Samarinda, Komisi III DPRD optimistis bahwa kondisi topografi dan geometrik jalan di Samarinda sangat memungkinkan untuk dilalui armada bus publik. Deni mencontohkan keberhasilan penerapan program transportasi publik bersubsidi di kota-kota tetangga seperti Balikpapan dan Banjarmasin.

​Untuk tahap awal, pengoperasian armada tidak akan menggunakan bus berukuran besar, melainkan armada tipe medium yang disesuaikan dengan lebar dan daya dukung jalan di Kota Samarinda.

​Berdasarkan paparan kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda kepada Komisi III, implementasi awal program ini direncanakan akan melayani satu hingga dua koridor prioritas. Skema trayek telah dirancang untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan masyarakat dan kawasan padat mobilitas.

​Meski demikian, DPRD Samarinda memberikan catatan penting terkait kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan, khususnya pembangunan titik henti atau halte bus yang terintegrasi.

"Kebutuhan infrastruktur fisik seperti halte dan titik pemberhentian yang aman serta nyaman bagi penumpang harus dipersiapkan. Ini jadi poin penting agar saat armada beroperasi pada 2027 nanti, seluruh fasilitas pendukung sudah siap melayani warga," pungkas politisi Partai Gerindra tersebut.

​Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD Kota Samarinda berkomitmen memantau setiap tahapan persiapan teknis agar program transportasi massal ini berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kenyamanan mobilitas warga Kota Samarinda. (adv/zee/tw)