TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Di tengah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengatasi persoalan banjir yang semakin rutin melanda Samarinda, anggota DPRD Kaltim Syarifah Sa’diah menegaskan bahwa revitalisasi drainase tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pengerukan secara berkala dan peran serta dari pelaku usaha yang turut memanfaatkan jalur sungai.

Menurutnya, membangun saluran drainase yang besar saja tidak cukup jika pengelolaannya hanya sekali jalan. Drainase yang dipenuhi lumpur dan sampah akan tetap menjadi sumber luapan air ke pemukiman warga.

“Drainase besar tapi kalau dipenuhi lumpur dan sampah ya tetap saja banjir. Harus ada pengerukan secara rutin. Petugas kebersihan harus diberdayakan secara maksimal untuk pantau kondisi ini, jangan hanya bangun lalu ditinggal,” ujar Syarifah, Minggu (22/6).

Isu ini kembali mencuat seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kaltim, termasuk Samarinda, yang langganan terdampak banjir akibat buruknya sistem aliran air dan sedimentasi sungai.

Syarifah juga menyoroti rencana pengerukan Sungai Mahakam yang sebelumnya pernah diwacanakan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan solusi konkret dan masuk akal, apalagi jika sedimentasi sungai terbukti sudah menebal hingga mendekati ambang batas aliran.

“Kalau tanah di dasar sungai semakin tinggi, debit air otomatis berkurang. Jadi sedikit hujan atau air pasang saja langsung meluap. Maka pengerukan Mahakam itu termasuk aksi nyata yang sangat diperlukan,” tegasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa solusi banjir tidak bisa hanya difokuskan di hilir. Masalah juga harus dicari dari hulu, termasuk di kawasan perbukitan yang kini banyak mengalami kerusakan vegetasi.

“Kalau mau tuntas, kita harus lihat dari hulu ke hilir. Di tengah kota perbaiki drainase, di hilir keruk sungai, di hulu jaga hutan. Ini satu kesatuan,” katanya.

Terkait pendanaan, Syarifah menyadari bahwa kondisi efisiensi anggaran Pemprov Kaltim saat ini menjadi tantangan tersendiri.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya kerja sama konkret dengan dunia usaha, terutama perusahaan tambang yang dinilai ikut memiliki tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan di wilayah operasionalnya.

“Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Perusahaan yang pakai jalur sungai untuk distribusi, apalagi tambang, harus ikut bantu. Entah lewat PAD atau kontribusi langsung. Ini bentuk tanggung jawab sosial dan etika lingkungan,” tandasnya. (adv/wan)