Hadapi Ancaman Banjir dan El Niño, DPRD Kaltim Dorong Perombakan Struktur BPBD

TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur tengah mengebut pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satu poin krusial dalam perombakan regulasi ini adalah penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar tidak lagi sekadar menjadi pelengkap administratif, melainkan mampu bergerak lebih taktis di lapangan.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, memaparkan bahwa fokus revisi mengarah pada dua perubahan substansial: penambahan ketentuan dalam Pasal 6 serta penghapusan ketentuan dalam Pasal 17 yang selama ini membatasi posisi struktural BPBD.

 

Melalui penambahan pada Pasal 6 huruf I, regulasi baru ini akan mempertegas mandat BPBD sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebencanaan. Sementara itu, perubahan pada Pasal 17 dilakukan untuk menyesuaikan tata kelola kepemimpinan BPBD agar selaras dengan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.

 

“Selama ini secara struktur BPBD berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Kepala pelaksananya menjalankan tugas operasional, tetapi secara eksekutif masih dipimpin Sekda. Dengan adanya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, struktur tersebut harus disesuaikan,” ujar Salehuddin saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, (19/11/2026).

 

Salehuddin menekankan, penyesuaian struktur tersebut harus menjadi titik balik peningkatan efektivitas kerja BPBD di lapangan. Pembenahan kelembagaan tidak akan berdampak maksimal apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kecukupan anggaran, serta sinergi yang solid antara BPBD tingkat provinsi dengan kabupaten/kota. (adv/dprdkaltim/tw)