TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Kebijakan retribusi layanan persampahan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur.

Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kukar, Muhammad Husni Fahruddin, menilai sejumlah ketentuan tarif berpotensi menambah tekanan bagi masyarakat kecil yang masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi.

Husni yang akrab disapa Ayub menyampaikan bahwa beberapa ketentuan tarif dalam lampiran peraturan daerah tampak cukup berat bagi pelaku usaha mikro dan rumah tangga kecil.

Ia mengemukakan sejumlah kategori usaha yang dikenai pungutan harian maupun bulanan.

“Untuk rumah makan kelas kecil dikenakan tarif sepuluh ribu rupiah per bulan, begitu pula usaha jasa berskala kecil. Pedagang pasar dan kios dibebankan lima belas ribu rupiah, bengkel motor kecil dua puluh lima ribu rupiah, sedangkan pedagang kaki lima dipungut seribu hingga seribu lima ratus rupiah per hari,” ujarnya.

Ia juga menyinggung bahwa kelompok nonkomersial, termasuk rumah tangga, tidak luput dari tarif retribusi.

Menurutnya, golongan ini adalah yang paling rentan merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

“Rumah tangga besar dikenai sepuluh ribu rupiah per bulan, rumah tangga sedang tujuh ribu lima ratus rupiah, sementara rumah tangga kecil dibebankan lima ribu rupiah. Untuk kantor swasta kecil tarifnya lima puluh ribu rupiah per bulan, dan pembuangan sampah ke TPA dengan kendaraan sendiri dikenakan empat ribu lima ratus rupiah per meter kubik,” jelasnya.

Ayub mempertanyakan ketepatan kebijakan tersebut apabila diterapkan tanpa melihat kondisi ekonomi warga.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan pertimbangan khusus agar tarif tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang penghasilannya terbatas.

“Apakah pantas rumah tangga kecil yang hidup serba pas-pasan dibebani retribusi sampah? Kondisi ekonomi warga belum pulih sepenuhnya, sehingga kebijakan seperti ini harus dipertimbangkan secara matang,” ungkapnya. (adv/dprdkaltim/wan/yal)