TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim terus melakukan monitoring terhadap penyampaian laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. “Supaya, rekomendasi BPK bisa dipastikan dapat dilaksanakan oleh OPD. Karena saya lihat bahwa dalam laporan yang ada, masih diwarnai yang sifatnya indikator. Misalnya hanya menggugurkan kewajiban saja,” ucapnya, ditemui di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa 5 April 2022.

Untuk itu, kata anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini, pihaknya melakukan konsultasi bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan BPK Perwakilan Kaltim, Senin kemarin. “Kita ke sana karena ingin mengkonfirmasi ketika Kejati atau BPK memberikan catatan tidak melanjutkan. Misalnya, apa yang harus dilakukan oleh SKPD jika dia (BPK dan Kejati) ada temuan dan apa yang dilakukan oleh BPK saat itu,” katanya. 

Politisi dari partai Golkar ini menyebut, fungsi dan tujuan dibentuknya Pansus LKPj tersebut, untuk perbaikan dan mengevaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim. “Untuk perbaikan itulah, kita lakukan evaluasi, apa saja selama ini yang belum maksimal, butuh dan kendala yang ada selama ini apa saja, sehingga harapannya ke depan bisa diperbaiki,” tutupnya. (adv/yal)