TITIKWARTA.COM - SANGATTA - Informasi pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai Januari 2025, bagi para Aparatur Negeri Sipil (ASN) memantik rasa Bahagia bagi para calon penerima, terutama ASN yang ada di Kawasan terpencil.

Asisten Administrasi Seskab Kutim, yang juga Plt Inspektur Kutim Sudirman Latief, menegaskan bahwa kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai awal tahun depan. Sudirman juga menyebutkan, pihaknya sedang berkolaborasi dengan Badan Riset Daerah (BRIDA) Kutim untuk merumuskan kebijakan yang adil dan proporsional. Mengingat tantangan geografis di wilayah Kutim yang berbeda dengan daerah lainnya.

"Alokasi 30 persen dari APBD Kutai Timur untuk belanja pegawai, termasuk TPP, merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN. Kami berharap kebijakan ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi semua pihak," ujar Sudirman.

Selain kenaikan TPP, Sudirman juga mengusulkan agar biaya perjalanan dinas bagi ASN yang bertugas di wilayah terpencil, seperti Kecamatan Busang dan Sandaran, ditinjau kembali. Saat ini, biaya perjalanan dinas di wilayah tersebut tidak mencukupi kebutuhan para pegawai. Sehingga diusulkan untuk kembali ke angka Rp430 ribu per hari, agar ASN tidak terbebani oleh kekurangan biaya selama bertugas di lapangan.

“Ini bukan hanya soal tunjangan, tetapi juga bagaimana kita dapat memastikan bahwa ASN yang bertugas di wilayah sulit tetap mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dengan begitu, mereka bisa fokus pada tugas utama mereka tanpa khawatir soal kesejahteraan,” tambah Sudirman.

Dengan adanya berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan ASN, Pemkab Kutim berharap dapat menciptakan kondisi kerja yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan publik ke depannya. Inisiatif ini juga diharapkan mampu memotivasi ASN untuk bekerja lebih giat dan memberikan kontribusi maksimal demi kemajuan daerah.

"Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kesejahteraan ASN sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dukungan dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik," tutup Sudirman. (adv/tw)