Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Samarinda Sasar 3 Sekolah
TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025 mendatang.
Makan Bergizi Gratis ini merupakan program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah guna mendukung pertumbuhan dan prestasi mereka.
Kota Samarinda menjadi salah satu daerah pelaksana dan uji coba program ini.
Uji coba Makan Bergizi Gratis ini mulai digelar pada Selasa (10/12/2024) hari ini dengan menyasar sejumlah sekolah.
Sejumlah sekolah itu adalah TK Kartika V-11, SDN 004, dan SMPN 4 yang terletak di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun pun turut hadir dalam kegiatan uji coba yang berlangsung di wilayah Kodim 0901/Samarinda.
Pada pelaksanaan uji coba kali ini, siswa di ketiga sekolah tersebut menikmati makanan bergizi dengan harga yang ditetapkan sebesar Rp15 ribu per porsi.
Kata Andi Harun, harga ini menyesuaikan kondisi lokal, seperti harga bahan pokok di Samarinda yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
"Mungkin kalau di daerah Jawa Rp 10 ribu cukup, kalau di Samarinda atau di daerah lain juga tidak cukup berdasarkan harga bapokting yang berbeda," tutur Andi Harun.
Di samping itu, orang nomor satu di Samarinda ini juga menjelaskan, pemerintah kota (pemkot) bekerja sama dengan Kodim 0901 Samarinda untuk mempersiapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran program MBG.
"Kami, pemkot bersama Komandan Kodim 0901 Samarinda sedang menginventarisasi lahan untuk dijadikan dapur. Beberapa dapur sudah siap, sementara lokasi lain masih dalam proses pendataan," ujar Andi Harun.
Ia juga menegaskan bahwa setidaknya terdapat dua petugas yang telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Visi Nasional untuk memastikan standar makanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan.
"Kami juga mengajukan permohonan agar koordinator dapur dipegang oleh warga Samarinda sendiri, dan permohonan tersebut telah diterima," tambahnya.
Dalam pelaksanaan uji coba ini, sekitar 300 siswa mendapatkan kesempatan mencicipi makanan bergizi tersebut.
Andi Harun mengungkapkan antusiasme anak-anak yang merasa senang dengan adanya makanan sehat ini, berbeda dari makanan yang biasanya mereka beli di kantin sekolah.
“Namun, ini tetap terjangkau untuk memberikan asupan bergizi bagi anak-anak kita," tutup Andi Harun.
Komandan Korem (Danrem) 091/ASN, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Anggara Sitompul menambahkan, program MBG ini dirancang oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan standar gizi yang sudah ditentukan.
“Untuk makan siang, kebutuhan kalori yang ditetapkan adalah sekitar 380 kalori untuk TK, dan 450 kalori untuk SD serta SMP," ungkap Brigjen Anggara Sitompul.
Ia mengatakan bahwa program ini sepenuhnya akan berjalan pada 2025, dengan persiapan yang terus dimatangkan, termasuk pembangunan dapur.
“Saat ini dapur di Samarinda sudah siap, dan setiap dapur akan melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 siswa,” ujarnya.
Lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa TK, SD, SMP hingga SMA, Kota Samarinda setidaknya membutuhkan sembilan dapur.
Namun untuk saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, sekaligus mempersiapkan lahan dengan berkoordinasi bersama Pemkot Samarinda.
Lebih jauh, menurut Brigjen Anggara program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal. Sebab nantinya, dapur sehat ini akan melibatkan masyarakat lokal yang bertugas sebagai juru masak.
Tak sampai di situ saja, bahan-bahan makanan akan diambil dari petani dan UMKM di wilayah sekitar.
“Dengan begitu, ada perputaran ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat lokal,” paparnya.
Selain itu, distribusi makanan akan diatur secara teknis agar sesuai dengan jadwal makan siswa di setiap jenjang sekolah.
Distribusi akan dikoordinasikan dengan waktu yang berbeda-beda, seperti jam makan SD dan SMP.
“Namun Ini akan menjadi bagian dari evaluasi selama masa uji coba sebelum program ini resmi diluncurkan pada 2025,” tambahnya.
Terkait harga, Brigjen Anggara menyebutkan bahwa penetapan biaya per porsi masih dalam tahap pembicaraan bersama pemerintah pusat.
“Untuk harga dan jumlah anggaran perporsi berapa nanti ditentukan oleh BGN, karena berbeda daerah tentu berbeda harga,” pungkasnya. (yal/wan)
Sumber : kaltim.tribunnews.com