​TITIKWARTA.COM - SAMARINDA -  Komisi IV DPRD Samarinda mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meninjau sejauh mana kesiapan teknis lapangan menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

​Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan pentingnya koordinasi ini untuk memastikan skema yang disiapkan Disdikbud dalam mengantisipasi persoalan klasik yang kerap terjadi setiap tahun ajaran baru.

"Langkah antisipasi dari dinas terkait sangat penting. Kami ingin melihat strategi mereka karena persoalan PPDB ini selalu berulang setiap tahun," ujar Anhar.

​Politisi PDI Perjuangan ini mengakui bahwa mengurai benang kusut pembenahan PPDB tidaklah mudah karena melibatkan banyak aspek. Kendati demikian, ia berharap Pemerintah Kota Samarinda memiliki langkah cepat dan tepat guna menekan potensi karut-marut di lapangan.

​Melalui RDP yang dijadwalkan sebelum tahun ajaran baru dimulai, Komisi IV berharap Disdikbud dapat memaparkan data dan langkah konkret secara transparan. Hal ini akan mempermudah fungsi pengawasan dan evaluasi legislatif terhadap poin-poin yang dinilai belum efisien.

​"RDP ini sengaja kami lakukan lebih awal agar bisa dievaluasi bersama. Tujuannya jelas, supaya proses PPDB tahun ini berjalan lebih baik dan tidak ada lagi cerita kekacauan seperti tahun-tahun sebelumnya," lanjutnya.

​Di akhir penyampaiannya, Anhar mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak dasar anak bangsa yang kelayakannya wajib dijamin oleh negara, termasuk kemudahan dalam mengakses pintu masuk sekolah.

​"PPDB ini pintu gerbang anak-anak kita untuk belajar. Jika proses awalnya saja sudah tidak beraturan dan tidak transparan, bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat? Kami mendesak Disdikbud untuk lebih peka terhadap keluhan di masyarakat dan memperbaiki sistem ini dari akarnya," pungkas Anhar. (adv/zee/tw)