TITIKWARTA.COM – SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mendorong pemerintah pusat meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Ia meminta pemerintah tidak hanya mempercepat pemadaman, tetapi juga memperkuat perlindungan masyarakat serta keselamatan petugas di lapangan.

Menurut Celni, kebakaran yang berlangsung berkepanjangan berpotensi memperluas dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat perlu turun langsung ke wilayah terdampak untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Kami berharap pemerintah pusat melihat langsung kondisi di daerah terdampak, terutama Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kaltim sendiri. Penanganan harus dipercepat agar kebakaran tidak semakin meluas dan masyarakat terlindungi,” ujar Celni di Kantor DPRD Samarinda, Senin, 25 Oktober 2026.

Ia juga meminta pemerintah menimbang soal penetapan status bencana nasional apabila skala dan dampak karhutla memenuhi kriteria yang ditetapkan. Menurutnya, langkah tersebut perlu dikaji berdasarkan kondisi faktual agar koordinasi lintas wilayah dan pengerahan sumber daya dapat berjalan lebih efektif.

“Jika dampaknya terus meluas, pemerintah pusat perlu mengevaluasi langkah penanganan yang dibutuhkan, termasuk kemungkinan penetapan status bencana nasional. Yang terpenting, respons di lapangan harus cepat dan terkoordinasi,” katanya.

Celni mengakui kondisi karhutla di Kaltim relatif lebih baik dibandingkan sejumlah wilayah lain di Kalimantan. Meski demikian, ia mengingatkan agar situasi tersebut tidak membuat kewaspadaan menurun. Pencegahan dan kesiapsiagaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

“Tapi jangan sampai kondisi yang relatif lebih terkendali membuat lengah. Pencegahan harus tetap berjalan, mulai dari pemantauan wilayah rawan hingga kesiapan personel dan peralatan pemadaman,” ujarnya.

Selain menyoroti upaya pemadaman, Celni turut menekankan pentingnya keselamatan petugas dan relawan. Adanya korban jiwa dalam upaya penanggulangan karhutla menjadi pengingat bahwa penanganan bencana harus memperhatikan perlindungan bagi mereka yang bertugas di lapangan.

Ia menambahkan, dampak karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Kabut asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, sementara kerusakan lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan jangka panjang.

Karena itu, Celni mendorong pemerintah memperkuat langkah terpadu, mulai dari pemadaman, pemantauan kualitas udara, perlindungan kelompok rentan, hingga pencegahan kebakaran berulang. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas pemadam, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan penanganan berjalan menyeluruh.

“Penanganan karhutla tidak cukup hanya memadamkan api. Masyarakat yang terdampak harus mendapat perlindungan, sementara upaya pencegahan perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tuturnya. (adv/zee/tw)