TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti ketimpangan skema pembagian manfaat dana pengelolaan lingkungan dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Kebijakan pembagian insentif yang dinilai belum sebanding dengan kerja nyata daerah dalam melestarikan kawasan hutan ini mencuat setelah diprotes oleh Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Persoalan krusial tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perangkat daerah Kaltim pada Selasa, 10 Oktober 2026. Sebelumnya, masukan dari Kabupaten Mahulu ini juga telah dibawa oleh Pansus Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kaltim saat melakukan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup serta Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menjelaskan bahwa program FCPF sejatinya dirancang untuk memberikan apresiasi berupa dana reward bagi kelompok masyarakat maupun desa yang menunjukkan kinerja nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Di situ disebutkan bahwa bagi kelompok masyarakat atau desa yang punya kinerja terkait dengan lingkungan, maka akan diberikan reward apresiasi berupa dana dari program FCPF,” kata Sarkowi saat dikonfirmasi.

Kendati demikian, implementasi di lapangan menuai kritik tajam. Kabupaten Mahulu menilai besaran dana manfaat yang mereka terima saat ini sangat tidak mencerminkan kontribusi nyata daerah beserta kelompok masyarakatnya yang telah berjuang keras melindungi kawasan hutan.

“Mahulu itu protes, ‘Kami ini bisa membentuk badan yang peduli lingkungan itu lebih banyak, kemudian kami bisa menjaga hutan, justru mendapatkan manfaat yang lebih kecil danya’,” ujar Sarkowi menirukan protes dari pihak daerah.

Ironisnya, ketimpangan alokasi anggaran ini sempat memicu kekhawatiran bernada sarkastik di tengah masyarakat. Sarkowi mengungkapkan adanya gurauan warga yang mempertanyakan efektivitas kerja-kerja konservasi apabila daerah yang menjaga hutan justru mendapat porsi lebih kecil dibanding wilayah yang mengalami kerusakan.

“Mereka muncul gurauannya, ‘Apa tunggu kami rusak dulu? Kami rusak hutan yang baik itu kami rusak sehingga kami dapat manfaat yang lebih besar?’ ” ungkap Sarkowi.

Menanggapi polemik tersebut, Pansus DPRD Kaltim menegaskan perlunya perbaikan mekanisme pembagian manfaat agar lebih adil dan proporsional. Kontribusi serta partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan harus menjadi variabel utama dalam sistem perhitungan ke depannya.

“Kita bahas tadi dengan kawan-kawan dari DLH, dari instansi yang lain, supaya nanti di dalam pembagian manfaat ke depan itu akan lebih proporsional. Jadi tidak hanya mempertimbangkan satu sisi saja,” tegas Sarkowi menutup pembahasan. (adv/tw)