​TITIKWARTA.COM - SAMARINDA -  Keberadaan guru honorer dinilai masih menjadi pilar krusial dalam menjaga keberlangsungan dunia pendidikan di Samarinda. DPRD Samarinda menyoroti fakta bahwa hingga saat ini, mayoritas satuan pendidikan di Kota Tepian masih bergantung pada dedikasi tenaga honorer untuk mengisi kekosongan pengajar di ruang-ruang kelas.

​Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengungkapkan bahwa persoalan klasik berupa kekurangan guru di Samarinda hingga kini belum sepenuhnya teratasi dengan tuntas. Menurutnya, dinamika kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah di pinggiran maupun pusat kota masih tergolong sangat tinggi.

“Banyak sekolah yang operasional pembelajaran sehari-harinya masih ditopang oleh guru honorer. Hal ini dikarenakan gap antara kebutuhan pengajar dan jumlah guru yang tersedia memang masih besar,” ujar Anhar saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda.

​Anhar memaparkan, setiap tahunnya jumlah guru aktif berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menyusut. Faktor utamanya adalah banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas (pensiun) serta adanya perpindahan tugas atau mutasi daerah.

​Di sisi lain, kuota penambahan tenaga pengajar baru melalui jalur seleksi ASN dinilai belum mampu mengejar dan menutup defisit kebutuhan yang terus meningkat. Kondisi dilematis inilah yang memaksa pihak sekolah tetap memberdayakan guru honorer agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak lumpuh dan tetap berjalan normal.

​Politikus PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa kontribusi serta peran guru honorer tidak boleh dipandang sebelah mata. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dengan honorarium yang terbatas, namun tetap menunjukkan integritas dan kapasitas mengajar yang mumpuni.

​“Pada prinsipnya, yang dibutuhkan oleh sekolah dan para siswa adalah kompetensi serta kesiapan dalam mengajar. Realitas di lapangan menunjukkan, banyak guru honorer yang selama ini justru menjadi penyelamat agar aktivitas persekolahan tetap eksis,” imbuhnya.

​Menyikapi rencana regulasi penghapusan tenaga honorer secara menyeluruh, DPRD Kota Samarinda secara kelembagaan menaruh harapan besar agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi riil di setiap daerah. 

"Karena yang harus diutamakan adalah keberlangsungan mutu pendidikan anak bangsa, sekaligus memerhatikan nasib para guru yang telah lama mendedikasikan waktu serta ilmunya di sekolah-sekolah daerah," pungkasnya. (adv/zee/tw)