TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - DPRD Samarinda menegaskan komitmennya dalam mendukung penanganan musibah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang intensitasnya kian meningkat akibat kemarau panjang. Sebagai wujud fungsi pengawasan dan penganggaran, lembaga legislatif memastikan ketersediaan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD siap digunakan sewaktu-waktu untuk penanggulangan bencana.

​Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan bahwa pos anggaran BTT secara konsisten selalu dialokasikan dalam batang tubuh APBD Kota Samarinda. Mengenai teknis pencairan dan penggunaannya, pihak legislatif menyerahkan sepenuhnya diskresi tersebut kepada Pemkot Samarinda sesuai dengan tingkat kebutuhan di lapangan.

​"Kami dari legislatif memastikan anggaran BTT itu selalu ada dan siap digunakan untuk kondisi darurat seperti Karhutla ini. Mengenai kapan dan berapa yang digunakan, kami serahkan penuh kepada Pemkot Samarinda. Kami optimistis pemerintah kota tanggap dan sigap mengambil langkah terbaik," ujar Helmi Abdullah saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu, 26 Agustus 2026 sore.

​Helmi menambahkan, mekanisme pencairan dana darurat harus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku sangat penting agar penyaluran bantuan penanganan bencana berjalan tepat guna tanpa mengabaikan aspek legalitas.

​Tak hanya memastikan kesiapan anggaran, DPRD Samarinda juga menginstruksikan seluruh anggota dewan untuk turun langsung memantau wilayah daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Langkah ini diambil guna memastikan pemetaan dampak musim kemarau dapat terpantau secara presisi dan cepat direspons oleh dinas terkait.

Anggota DPRD diminta dapat memonitor potensi titik api dan dampak kemarau di setiap Dapil secara berkala. Agar hasil temuan lapangan dan laporan penanganan Karhutla diinventarisasi untuk diteruskan secara berakala kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda.

Selain ancaman Karhutla, DPRD mendorong penanganan serius terhadap potensi intrusi air laut ke instalasi pengolahan air di sepanjang Sungai Mahakam.

​Langkah masif ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat yang meminta seluruh pemangku kepentingan di daerah terlibat aktif mengantisipasi ancaman bencana kekeringan. DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan Pemkot agar keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap terjamin selama menghadapi tantangan cuaca ekstrem ini. "Kami juga diminta ikut terlibat memantau kemarau panjang ini. Potensi bencana pun harus terus termonitor agar penanganan bisa segera berjalan," tutupnya. (adv/csv/tw)