Ketua DPRD Kaltim Hadiri Rakor IKN Bersama Mendagri
Pemindahan IKN Berkah Bagi Provinsi Kaltim
Foto : Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK (empat kanan) saat berfoto bersama Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Kaltim, Isran Noor, usai Rapat Koordinasi membahas pembangunan IKN di Balai Kota Balikpapan, Kamis (17/02/22).
TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr Ir H Isran Noor beserta Kepala Daerah Provinsi Kaltim. Rakor ini membahas Ibu Kota Negara (IKN) di Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (17/02/22).
Menurut Makmur, agenda pemerintah untuk pemindahan IKN merupakan berkah bagi provinsi Kaltim. Pembangunan IKN juga nantinya akan menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan dan keadilan. "Pemindahan IKN itu sudah pasti akan memberikan dampak percepatan pembangunan. Bahkan tidak untuk wilayah Kalimantan Timur saja bahkan untuk Sulawesi serta Indonesia wilayah timur pada umumnya," ucap Makmur.

Karena itu, Makmur mendorong seluruh pihak untuk turut berbenah dalam memperbaiki dan memberikan nilai positif bagi pertumbuhan Kota Samarinda ke depannya. Dalam kesempatan tersebut, Prof Drs H Tito Karnavian memaparkan konsep besar pembangunan IKN di Kaltim.
Menurutnya, pembangunan IKN di Kaltim akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. "Hal itu merupakan tujuan pemindahan IKN ke Kaltim merupakan langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa, sehingga kesenjangan antardaerah tak terpaut jauh," katanya.
Mendagri juga menyampaikan, dampak keberadaan IKN terhadap daerah di Kaltim sudah terasa sejak dimulainya pembangunan. Hal itu terlihat dari laju pertumbuhan di berbagai sektor seperti bandara, hotel, restoran, dan sebagainya yang lokasinya tak jauh dari pembangunan IKN. "Kondisi ini akan terus berlangsung, baik saat proses pembangunan, masa transisi perpindahan, hingga nanti IKN berdiri dan menjadi pusat pemerintahan Indonesia," paparnya. (adv/yal)
