TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Penerapan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel jadi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengelolaan yang baik diharapkan bisa memberikan manfaat positif kepada masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kaltim Isran Noor saat Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Anaudited) Tahun Anggaran 2021 Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (18/3).

“Apa yang dilaksanakan Pemprov Kaltim sudah sesuai ketentuan. Semoga hasilnya lebih baik. Serta meminta agar seluruh jajaran Pemprov Kaltim intens berkoordinasi dengan para auditor BPK,” pinta Isran.

Dalam kesempatan tersebut juga Isran berterima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dadek Nandemar yang bersedia menerima laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun 2021. Itu sebagai wujud implementasi amanah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Laporan keuangan sudah kami serahkan, semoga bisa segera diperiksa. Untuk itu saya berharap kepada seluruh jajaran Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota agar siap terbuka dan berkoordinasi secara baik dengan pihak pemeriksa (auditor),” imbuh Isran.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar mengapresiasi Pemprov Kaltim yang telah menyerahkan laporan pengelolaan keuangan tahun 2021. “Sesuai ketentuan, maka dua bulan setelah disampaikan, hasil dari pemeriksaan laporan ini harus kami laporkan. Tentu kami sangat mengapresiasi Pemprov Kaltim yang telah menyampaikan laporan dan termasuk cepat,” beber Dadek Nandemar.

Diketahui, baru empat pemerintah daerah yang sudah menyampaikan laporan. Yakni Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkot Bontang, Pemkab Kutai Barat, dan Pemprov Kaltim. (adv/kominfo)