Pansus DPRD Kaltim Adakan Konsultasi dengan Kemendagri

TITIKWARTA.COM - JAKARTA - Melaksanakan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim yang diketuai Sapto Setyo Pramono terkait Pembahas Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kamis (09/03/23) secara khusus menyambangi Kemendagri untuk mendapatkan arahan sebelum pansus ini bergerak lebih jauh.

 

 

Terutama mengingat pembahasan dalam pansus ini dinilai cukup rumit, maka diperlukan arahan guna membahas pasal per pasal. Dalam pembahasan yang diterima oleh Kepala Sub Direktorat Wilayah 3 Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Yuniar Dyah Praningrum. Pengaturan terkait Alur Sungai Mahakam yang menjadi kewenangan pusat, sejauh ini menurut Sapto penguasaan Alur Sungai Mahakam oleh pemerintah pusat cenderung merugikan daerah terutama bagi rakyat Kalimantan Timur.

 

Selain itu banyaknya kendaraan bernomor polisi luar daerah, baik itu kendaraan umum maupun alat berat yang berdampak pada banyak hal juga menjadi perhatian bagi pansus. Sehingga diperlukan pengaturan khusus untuk mengatasi hal tersebut

 

sejumlah masukan juga telah ditanggapi oleh Kemendagri, namun ada beberapa masukan yang perhatian bagi Kemendagri untuk ditampung agar bisa ditindaklanjuti kedepannya. (adv/wan)