TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Persoalan banjir Samarinda memang seakan sudah menjadi hal menahun. Persoalan banjir Samarinda pun tiada habis dibahas dari waktu ke waktu. Untuk itu, legislatif Samarinda menilai, masalah ini harus jadi tanggung jawab bersama.

Problem menahun Samarinda terkait persoalan banjir hingga saat ini pasalnya masih terus terjadi dan kerap dikeluhkan warga Kota Tepian. Meski pembenahan dan penanggulangan terus dimaksimalkan Pemkot Samarinda. Namun persoalan itu sejatinya menjadi tanggung jawab bersama.

Ungkapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra. Kata dia, penyelesaian permasalahan banjir, tidak sepatutnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sebab masyarakat juga turut andi di dalamnya.

Semisal mengawasi lingkungan tempat tinggal dan tidak membuang sampah sembarangan. Menjadi bagian penting yang harus jadi budaya dan kesadaran penuh masyarakat. Gaya hidup masyarakat yang tidak merawat lingkungan adalah bagian pokok dari masalah banjir itu sendiri.

“Banjir ini kita harus bijaksana, tidak hanya semata dibebankan ke pemerintah. Ini harus jadi tanggung jawab kita bersama,” tegas Samri.

Menurut politisi PKS itu, bahwa salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Samarinda yang tak kunjung selesai adalah dari pola hidup dan keacuhan masyarakat sendiri. Jika ini tidak dibenahi, maka sampai kapanpun Samarinda akan selalu dihantui banjir.

“Misalnya masyarakat mendirikan bangunan rumah tanpa memperhatikan aspek lingkungannya. Kemudian sampah di rumah langsung di buang ke sungai. Ya, sudah pasti tinggal menunggu banjir,” tekannya.

Legislator Basuki Rahmat ini juga mengajak masyarakat Kota Tepian, agar berperan aktif dalam menjaga ekosistem lingkungan. Supaya banjir dapat dikendalikan lewat berbagai upaya perbaikan dan pembenahan yang Pemerintah Samarinda lakukan.

“Jadi sangat perlu kesadaran dan peran aktif masyarakat, untuk bersama bahu membahu mengatasi masalah banjir ini,” tambahnya.

Lanjutnya, tinggal peningkatan pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah terhadap siapapun yang melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan banjir.

“Selanjutnya kita minta kepada pemerintah kota untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan masyarakat. Terutama yang berpotensi menimbulkan banjir. Seperti misalnya kalau ada masyarakat yang membangun dipinggir sungai. Ataupun membuang sampah ke sungai, harus ditindak,” pungkasnya. (adv/tw)