TITIKWARTA.COM - BALIKPAPAN – Makin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pemprov Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu (13/11/2024). Rakor ini dihadiri Pjs Bupati Kutai Timur (Kutim) H M Agus Hari Kesuma.

Sekretaris Provinsi Sesprov Kaltim Sri Wahyuni, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim berupaya maksimal dalam menyukseskan Pilkada melalui koordinasi dan konsolidasi lintas sektor.

“Kita sudah menjelaskan dalam Rakor Forkopimda, bahwa langkah Pemprov Kaltim untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada adalah dengan menggelar rapat koordinasi intensif melalui Desk Pilkada setiap Senin,” ujarnya.

Menurut Sri, dalam setiap pertemuan tersebut, Desk Pilkada wajib menyampaikan informasi terkini terkait persiapan logistik dan persoalan lainnya untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.

Persiapan Pilkada di Kaltim sejauh ini telah mencapai tahap maksimal, meskipun masih terdapat sejumlah kendala logistik di beberapa daerah. Pemerintah setempat terus mengawal pengiriman logistik hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Pihak-pihak terkait, seperti DPRD, TNI, Polri, hingga Kejaksaan, turut serta dalam memastikan kesiapan Pilkada. DPRD Kaltim berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, sementara TNI dan Polri bekerja keras menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung. Di sisi lain, Kejaksaan Kaltim mengawasi agar pelaksanaan Pilkada bebas dari pelanggaran hukum.

Meski demikian, ada kabupaten yang telah menuntaskan persiapan logistik, seperti Mahakam Ulu. Namun, di beberapa wilayah lain, distribusi logistik masih perlu dikawal lebih lanjut. Hal ini menjadi perhatian utama Rakor, mengingat pentingnya kesiapan logistik sebagai bagian vital dalam pelaksanaan Pilkada.

Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya tiga aspek dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan suksesnya Pilkada serentak: kesiapan teknis pelaksanaan, konsolidasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus adalah netralitas ASN. Sri Wahyuni mengingatkan, ASN harus menjadi teladan dalam menjaga netralitas dan integritas selama proses Pilkada.

“Jadi, netralitas ASN itu tidak mengurangi hak mereka untuk memberikan pilihan,” tegasnya. Pesan ini diharapkan dapat dipahami oleh seluruh ASN di Kaltim agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat merusak jalannya demokrasi.

Atas arahan ini Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma mengaku terus memasifkan koordinasi dengan semua pihak di daerahnya. “Kami sangat mendukung langkah Pemprov Kaltim untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai di seluruh Kaltim,” ucap pria yang juga menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim ini. (adv/tw)