TITIKWARTA.COM - SAMARINDA -  DPRD Samarinda resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemberdayaan dan pengelolaan wisata daerah. Langkah ini diambil menyusul penilaian bahwa tata kelola destinasi wisata di Kota Tepian saat ini masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi.

​Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengungkapkan bahwa ego sektoral dan minimnya integrasi membuat potensi wisata Samarinda belum memberikan dampak ekonomi yang masif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

​"Potensi wisata di Samarinda sebenarnya besar, mulai dari wisata budaya, alam, hingga perkotaan. Namun pengelolaannya memang belum maksimal, sehingga belum memberi dampak besar bagi masyarakat sekitar," ujar Viktor belum lama ini.

​Melalui Pansus ini, DPRD Samarinda berkomitmen menyusun cetak biru (blueprint) pengembangan wisata yang lebih terarah. Fokus utama pansus meliputi standarisasi fasilitas, pelibatan investor swasta, hingga penyusunan kalender agenda tahunan guna mencegah destinasi wisata hanya viral sesaat.

​Kritik terhadap tata kelola ini mencuat di tengah momentum masuknya Puncak Steling dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2026. Destinasi wisata alam di kawasan Selili tersebut belakangan populer di media sosial, namun dinilai masih membutuhkan pembenahan infrastruktur yang serius jika ingin bersaing di tingkat nasional.

​Selain Puncak Steling, Viktor menggarisbawahi sejumlah titik potensial lain yang memerlukan sentuhan manajemen profesional, seperti Desa Budaya Pampang, Kampung Ketupat, dan wisata susur Sungai Karang Mumus.

​Lebih lanjut, Komisi II juga mengingatkan pemerintah kota agar tidak hanya bertumpu pada APBD dalam pengembangan sektor ini. Kemitraan strategis dengan pihak swasta dan investor lokal harus segera dibuka lebar.

​"Kami ingin pengembangan wisata ini tetap berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan hanya menarik wisatawan, tapi juga memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga sekitar," pungkasnya. (adv/zee/tw)