TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmaed Reza Fachlevi mengatakan, perlunya Komisi IV untuk menyingkronkan program kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi guna peningkatan evaluasi kinerja. Untuk itu, Komisi IV kata dia, memanggil Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa 15 Maret 2022. 

Dikatakan Politisi muda dari partai Gerindra ini, banyak persoalan yang disampaikan oleh pihak Disnakertrans Kaltim. Diantaranya terkait dengan minimnya anggaran yang diberikan, sementara beban kerja sangat tinggi. “Saat ini minimnya anggaran Disnaker yang hanya Rp 48 miliar menjadi kendala untuk mengatasi banyak masalah," ujarnya ditemui usai memimpin RDP, Selasa kemarin.

Masalah lain yang juga menarik dibahas, lanjut Reza, terkait dengan jumlah tenaga kerja dan tingginya jumlah pengangguran di Kaltim. "Termasuk pengangguran, kemarin visi misi Gubernur adalah menciptakan lapangan kerja yang luas, tapi penyerapan sampai hari ini kita belum tahu,” katanya. “Untuk kasus pengangguran sendiri mencapai 218 ribu. Untuk perusahaan yang terdaftar di Disnaker ada 11 ribu dan yang sudah wajib lapor 827 ribu," sambungnya. “Saat ini minimnya anggaran Disnaker yang hanya Rp 48 miliar menjadi kendala untuk mengatasi banyak masalah," ujarnya ditemui usai memimpin RDP, Selasa kemarin. 

Masalah lain yang juga menarik dibahas, lanjut Reza, terkait dengan jumlah tenaga kerja dan tingginya jumlah pengangguran di Kaltim. "Termasuk pengangguran, kemarin visi misi Gubernur adalah menciptakan lapangan kerja yang luas, tapi penyerapan sampai hari ini kita belum tahu,” katanya. 

Untuk kasus pengangguran sendiri mencapai 218 ribu. Untuk perusahaan yang terdaftar di Disnaker ada 11 ribu dan yang sudah wajib lapor 827 ribu. Menurutnya, jumlah  pengangguran di Kaltim dipengaruhi oleh minimnya sertifikasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) lokal itu sendiri. Padahal kata dia, Kaltim menuju IKN Nusantara ini harus benar-benar mempersiapkan SDM yang andal dan unggul, agar tidak menjadi penonton di daerah sendiri. 

Sehingga kata dia, perlunya penambahan anggaran untuk melakukan pelatihan pelatihan. "Masalah sertifikasi, contohnya dari SMK saja saat ini masih minim. Padahal, sertifikasi ini harus terkoneksi dengan Dinas Pendidikan, karena jumlah pengangguran banyak dari SMK. Makanya kita berharap antara Dinas Pendidikan dan Disnaker bisa singkron, untuk sertifikasi,” pungkasnya. (adv/yal)