TITIKWARTA.COM - JAKARTA - Memasuki awal tahun 2026, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada ancaman siber yang semakin manipulatif. Sebuah modus penipuan baru yang melibatkan atribut kepolisian dan platform pertemuan daring, Zoom, dilaporkan tengah marak mengincar data pribadi dan isi rekening pengguna ponsel pintar. Kejadian yang mulai terdeteksi secara luas pada Kamis, 8 Januari 2026 ini, memadukan teknik intimidasi psikologis dengan kecanggihan perangkat lunak peretas.

Pelaku menjalankan aksinya dengan sangat terstruktur. Mereka menghubungi korban melalui pesan singkat atau telepon, kemudian meminta korban untuk bergabung dalam sebuah sesi video konferensi melalui aplikasi Zoom. Di dalam ruang virtual tersebut, pelaku seringkali menggunakan latar belakang kantor polisi dan mengenakan seragam atribut Polri guna meyakinkan korban bahwa mereka tengah berurusan dengan aparat penegak hukum yang sah.

Dalam sesi Zoom tersebut, 'polisi gadungan' ini akan memberitahukan bahwa nomor ponsel atau identitas korban terlibat dalam kasus kriminal tertentu. Di tengah kepanikan korban, pelaku kemudian mengirimkan sebuah tautan (link) melalui kolom percakapan Zoom atau pesan instan lainnya. Tautan tersebut diklaim sebagai surat panggilan elektronik atau dokumen barang bukti yang harus segera diunduh oleh korban.

Kenyataannya, tautan tersebut adalah perangkat lunak berbahaya atau malware yang dirancang khusus untuk meretas ponsel. Begitu diklik dan diunduh, aplikasi tersembunyi tersebut akan memberikan akses penuh kepada pelaku untuk mengontrol perangkat korban secara jarak jauh. Hal ini memungkinkan pelaku untuk menyadap SMS, mencuri data perbankan, hingga menguras saldo di aplikasi mobile banking tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menanggapi fenomena ini, pihak kepolisian dan pakar siber memberikan peringatan keras. Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, yang memberikan keterangannya terkait kewaspadaan digital, menegaskan bahwa prosedur kepolisian tidak pernah menggunakan cara-cara yang meminta akses perangkat pribadi secara daring. Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi setiap panggilan yang mengatasnamakan instansi negara.

"Kami mengimbau masyarakat untuk ekstra waspada. Polri tidak pernah melakukan pemeriksaan atau mengirimkan surat resmi melalui tautan tidak jelas di aplikasi pertemuan daring seperti Zoom. Jika ada yang meminta Anda mengunduh file mencurigakan, segera abaikan dan putuskan komunikasi," ujar Brigjen Pol Adi Vivid dalam keterangannya kepada pers pada Kamis (8/1).

Selain faktor teknis, keberhasilan penipuan ini sangat bergantung pada tingkat literasi digital korban. Pelaku memanfaatkan rasa takut masyarakat terhadap masalah hukum untuk menumpulkan logika mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna ponsel untuk mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor (2FA) dan tidak sembarangan memberikan izin instalasi aplikasi dari sumber yang tidak dikenal.

Sebagai penutup, keamanan data pribadi saat ini sepenuhnya berada di tangan masing-masing individu. Ancaman siber akan terus berevolusi seiring perkembangan teknologi, namun ketelitian dan ketenangan dalam merespons panggilan asing tetap menjadi benteng pertahanan utama. Pastikan untuk selalu memperbarui perangkat lunak ponsel dan tetap skeptis terhadap permintaan akses data dari pihak manapun secara daring.(yal/wan)