DPRD Samarinda Kawal KUA-PPAS 2027: Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Layanan Dasar
Foto : Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Halim Anwar.
TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - DPRD Samarinda memberi catatan kritis sekaligus penegasan dalam pembahasan arah kebijakan anggaran daerah. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda menekankan agar langkah efisiensi fiskal pemerintah daerah tidak mengorbankan alokasi pembiayaan pada sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan legislatif saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan bahwa kesepakatan dalam KUA-PPAS 2027 harus bermuara pada perlindungan program-program vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
“Di tengah badai efisiensi saat ini, pemerintah kota tetap memprioritaskan layanan dasar. Kita ingin pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap menjadi hal yang penting,” ujar Deni, belum lama ini.
Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan, keterbatasan kondisi fiskal daerah menuntut penyusunan program pembangunan dilakukan secara lebih selektif dan terukur. Prinsip dasar kebutuhan publik harus diterapkan secara disiplin agar alokasi anggaran benar-benar berdampak positif bagi publik.
Selain sektor pelayanan dasar, DPRD Samarinda juga mengingatkan eksekutif untuk memperhitungkan dampak efisiensi anggaran terhadap laju perekonomian lokal. Legislatif berharap penghematan belanja tidak sampai menahan daya beli masyarakat atau memperlambat aktivitas ekonomi daerah.
Sebagai solusinya, Deni mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk lebih kreatif mengeksplorasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru tanpa menambah beban finansial masyarakat.
“Kami ingin roda ekonomi di Samarinda ini bisa bergerak. Di tengah efisiensi, kita tidak ingin kondisi masyarakat semakin sulit,” tuturnya.
Ia optimistis keterbatasan anggaran tidak akan melumpuhkan agenda pembangunan kota selama hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif berjalan secara sinergis dan transparan dalam mengoptimalkan setiap rupiah APBD. (adv/zee/tw)
