Fokus Pada Pembangunan Kaltim
Riza Minta Batas Daerah Jadi Perhatian
MINTA FOKUS: Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Prov Kaltim Riza Indra Riadi saat membuka secara langsung Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim.
TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Ditunjuknya Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara (IKN) tentu harus disikapi postif semua pihak, termasuk oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Sebab pembangunan akan terus berjalan dengan sangat pesat.
Menyikapi hat tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Prov Kaltim Riza Indra Riadi membuka secara langsung Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim.
Mengingat masih pandemi Covid-19 kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring dan daring. Untuk luring sendiri dilaksnakan di Heart Of Borneo (HOB), Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (1/3).
"Seiring perkembangan pembangunan, terdapat sejumlah hal penting yang memerlukan perhatian kita semua antara lain batas daerah, pertanahan, masalah pemerintahan dan kehadiran IKN Nusantara di Kaltim, kerja sama dalam dan luar negeri serta antar daerah baik Provinsi dan Kab/Kota yang berbatasan langsung merupakan kerjasama wajib yang harusnya dilaksanakan," ucapnya.
Dia meminta permasalahan batas daerah dan khususnya antar provinsi agar dapat dituntaskan. Termasuk batas wilayah Pulau Balabalagan dan daerah sekitarnya di Kabupaten Paser. Ini sambung dia, perlu segera diselesaikan dan masuk wilayah Kaltim bukan masuk wilayah Sulbar karena lebih dekat secara geografis, pelayanan dapat lebih cepat.
Selain itu, perlu juga meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam pengadaan tanah untuk umum agar tidak terjadi konflik. Termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.
Kajian terhadap IKN Nusantara perlu terus dilakukan menyangkut kesiapan dan strategi yang tepat bagi Daerah Kabupaten/Kota Penyangga dan seluruh masyarakat Kaltim agar tidak hanya menjadi penonton dan tersingkirnya adat-istiadat dan kebudayaan lokal, serta hak-hak masyarakat Kaltim, oleh karenanya dibentuk Gugus Tugas Fasilitasi Pembangunan IKN Nusantara.
Kaltim perlu meningkatkan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD), termasuk dengan Luar Negeri.
Hal ini tujuannya adalah untuk memperkokoh NKRI, meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu ikatan kerja sama dengan pihak lain perlu dijajaki dan yang sudah ada kerja sama perlu dievaluasi apakah perlu dilanjutkan ataukah tidak.
Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim, H. Imanudin menjelaskan tujuan dari Rakor Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Timur adalah meningkatkan sinergitas urusan pemerintahan, pertanahan dan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim.
Rakor ini menghadirkan empat narasumber dari Direktur Jenderal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Lalu Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.
Dengan peserta Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se- Kaltim yang hadir baik secara daring maupun luring dengan jumlah peserta kurang lebih 75 orang. (adv/yal)