TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong Pemkot Samarinda untuk menambah alokasi anggaran bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Saat ini, anggaran yang diterima instansi tersebut dinilai sangat minim dan hanya habis untuk membiayai operasional rutin kedinasan.

​Kondisi tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi IV DPRD Samarinda dengan DPPKB pada Senin 13 Juli 2026.

​Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa struktur anggaran DPPKB saat ini tidak proporsional untuk melakukan ekspansi program secara mandiri. Sebagian besar dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terserap untuk pembiayaan rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai.

​Akibatnya, keberlangsungan program-program unggulan di lapangan sangat bergantung pada kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

"Permasalahan utama adalah anggaran. Dari APBD, sebagian besar dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya," ujar Puji usai rapat.

Kendati dilingkupi keterbatasan ruang fiskal di mana pagu anggaran DPPKB pada tahun 2026 ini hanya menyentuh angka 10 miliar rupiah lebih, Komisi IV memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran dinas hingga kader di tingkat akar rumput. Dengan dana seminim itu, program-program dinas dinilai tetap mampu berjalan secara maksimal.

“Tetapi gini, program-program dari DPPKB ini dengan anggaran tahun 2026 itu hanya 10 miliar lebih, itu saya kira sudah maksimal mereka sudah berupaya,” kata Puji.

Meski mengapresiasi kinerja instansi tersebut, Puji menegaskan bahwa anggaran itu tetap tidak ideal jika mengacu pada target pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Samarinda.

​Komisi IV berharap Pemkot Samarinda memberikan atensi lebih berupa penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027. Tambahan dana ini dinilai mendesak, salah satunya untuk perbaikan fasilitas penunjang di tingkat bawah.

​"Harapan kami di (APBD) Perubahan ini ada anggaran tambahan untuk program-program. Terutama untuk merenovasi infrastruktur penunjang di tingkat kecamatan yang saat ini kondisinya rusak berat," pungkasnya. (adv/zee/tw)