TITIKWARTA.COM - Inilah update pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga memberikan update lengkap terkini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) per Oktober 2024. 

Danis mengatakan salah satu di antaranya terkait pembangunan istana wakil presiden RI yang akan ditempati oleh Gibran Rakabuming Raka. Kekinian, istana itu dalam tahap awal pembangunan.

"Kemudian ada juga beberapa yang dalam proses persiapan atau masih cukup di awal tahap pembangunan seperti istana wapres yang saat ini sedang dilaksanakan," kata Danis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Sejauh ini, Danis mengatakan bahwa progres pembangunan IKN terbagi menjadi 2. Yakni, pembangunan yang dibiayai pemerintah dari APBN maupun non APBN atau swasta.

Dalam sektor swasta, setidaknya terdapat 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di IKN. Dari jumlah itu, telah dibangun 16 paket pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata hampir 87 persen. 

Namun, saat ini juga terdapat ekosistem terbangun 2024 dengan progres pembangunan 100 persen atau telah selesai.

Di antaranya, Hotel Nusantara, pusat pelatihan PSSI, telkom smart office hingga PLTS IKN sebesar 50 megawatt.

"Kemudian ada juga progres di atas 90 persen yaitu hotel qubika, RS IKN ini dari kementerian kesehatan, RS Hermina dan RS Mayapada ini adalah RS swasta. Beberapa hotel ataupun RS ini sebagian sudah berfungsi. Jadi beberapa lantai atau beberapa tempat tidur sudah siap untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang ada di ibu kota negara," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Danis, ada progres pembangunan yang masih di bawah 90 persen.

Yakni, kompleks perkantoran Bank Indonesia, bandara VVIP sisi darat, RS Abdi Waluyo, Kodim IKN, dan Kodam 4 Mulawarman.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh kementerian PUPR yaitu kompleks kepresidenan yang sudah digunakan untuk upacara 17 Agustus.

Yakni, kompleks kepresidenanterdiri dari istana garuda, istana negara, kantor sekretariat presiden, kantor sekretariat negara.

"Ini secara rata-rata sudah di atas 95 persen," ucapnya.

Lalu, pembangunan kantor Kemenko 1 sampai 4 yang terdiri dari 16 gedung. Lalu, rumah susun ASN 1 sampai dengan 4 terdiri dari 47 tower yang direncanakan 40 tower bisa dipakai pada Desember 2024.

"1 tower (ASN) terdiri dari 12 lantai dengan mampu 1 tower itu menyediakan 60 unit apartemen,  1 unit apartemen luas 98 m2 terdiri dari 3 rumah. Ada rusun yg waktu itu dialokasikan untuk Polri juga hankam itu juga sudah siap," jelasnya.

Berikutnya, ada juga fasilitas rumah tapak jabatan menteri sebanyak 36 rumah yang sudah rampung. Lalu progres pembangunan jalan tol penghubung Balikpapan menuju IKN yang nantinya hanya ditempuh 45 menit saja.

Kemudian, ada beberapa kantor, yaitu kantor Kementerian Pertahanan, Kantor BIN, hingga bangunan masjid negara. 

"Kemudian bendungan sepaku semoi, sumbu kebangsaan, jembatan pulau balang dan juga embung-embung KIPP. Kemudian ada rencana sesuai dengan arahan bapak presiden yaitu area legislatif dan yudikatif yg diharapkan bisa selesai di 2028," tuturnya. 

Pembangunan IKN Tetap Lanjut

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), dipastikan tetap dilanjutkan pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.

Kendati demikian, pembangunan IKN di era Prabowo Subianto, akan berjalan lambat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih tetap jalan namun proses pembangunannya akan lebih lambat daripada sebelumnya. 

Hal itu lantaran saat ini pemerintah akan lebih fokus untuk mengurusi swasembada pangan dan energi. 

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024). 

Dody mengaku Presiden Prabowo Subianto khawatir apabila perang semakin memanas sementara Indonesia belum bisa swasembada pangan. 

Apabila kondisi itu terjadi, ketika Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor RI, akan mengalami kesulitan. 

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. 

Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan. 

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana. 

Untuk diketahui Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terhitung mulai 1 Januari 2024-25 Oktober 2024 adalah Rp 41,90 triliun. 

Angka tersebut setara dengan pelaksanaan paket fisik sebesar 57,8 persen dari alokasi untuk proyek IKN tahun 2024.

Anggaran Melanjutkan Pembangunan IKN

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN tahun depan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, alokasi anggaran IKN itu akan disalurkan untuk Otorita IKN sebesar Rp 5,89 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 9,11 triliun.

Namun, besaran alokasi anggaran tersebut dapat bertambah sesuai dengan kebijakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Total di IKN untuk 2025 itu saat ini Rp 15 triliun tapi bisa ditambah dari ruang diskresi presiden (Prabowo)," ujarnya saat media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Itu artinya, anggaran yang dialokasikan saat ini dalam APBN 2025 bersifat fleksibel untuk memudahkan masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Untuk memberikan ruang supaya Presiden Prabowo nantinya bisa melanjutkan, memprioritaskan apapun ke depannya. Kan tentunya Presiden Prabowo akan bekerjasama sama kabinet yang baru, jadi di situlah prinsipnya dimana diskresi presiden itu besar saat ini," ucapnya.

Kendati demikian, Thomas memastikan, pemerintahan selanjutnya akan menggenjot pembiayaan pembangunan IKN dari investasi bukan APBN.

Pasalnya, dari perencanaan pemerintah untuk total anggaran IKN sebesar Rp 466 triliun, hanya 20 persen dipenuhi dari APBN sedangkan 80 persennya dipenuhi dari investasi dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

"Memang saatnya kita fokus ke investment private itu udah harus. Kenapa belum masuk, bagaimana carnya masuk, itu menjadi PR kabinet pemerintahan baru dan OIKN. Jadi pastilah kabinet Prabowo mencari hal-hal supaya investasi swasta itu masuk baik dari dalam dan luar negeri," tukasnya.

Adapun sepanjang 2024 sampai 31 Agustus, realisasi anggaran IKN sudah sebanyak Rp 18,9 triliun atau 43,1 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 44 triliun.

Realisasi ini akan meningkat setelah serah terima pekerjaan fisik mencapai 100 persen pada kuartal III dan IV 2024. Secara total selama 2022-2024, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 76,5 triliun.

Rinciannya realisasi pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, 2023 sebesar Rp 27 triliun, dan pada APBN 2024 sebesar Rp 44 triliun. (yal/wan)

Sumber : Kompas.com