TITIKWARTA.COM - BALIKPAPAN – Perkembangan pandemi Covid-19 dan penggunaan APBD yang tepat guna jadi tajuk utama pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Itu dia sampaikan Ketika bertemu dengan para gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (13/3).

Terkait penanganan Covid-19, Presiden Jokowi mengingatkan para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di daerahnya masing-masing. “Patut kita syukuri penurunan kasus harian. Tetapi, harus hati-hati untuk semua gubernur. Pengendaliannya tidak dikendurkan, utamanya protokol kesehatan. Diimbau terus kepada masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” pesan Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi. Pelaksanaan kegiatan itu harus terus digencarkan di daerah. “Dilanjutkan dengan vaksinasi mulai vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut Presiden juga menyampaikan situasi global saat ini, yang perlu disikapi para gubernur. Antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang. “Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” tambahnya.

Menurut Presiden, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara kita. “Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” beber Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta para gubernur untuk menyesuaikan APBD dengan situasi saat ini. “Dalam penganggaran APBD, bapak/ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu. Jangan business as usual. APBD harus bisa disesuaikan. Kuncinya cuma satu, kecepatan kita untuk menyesuaikan,” tegas Presiden dalam arahannya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI Jakarta. Jangan ada yang mengartikan seperti itu. Karena, negara kita ini besar sekali, 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” sebutnya.

Presiden menginginkan Indonesia memiliki kota berstandar internasional dengan fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula. “Kita ingin memiliki kota yang internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional. Sebelumnya tidak boleh. Karena omnibus law sekarang boleh, bapak/ibu Gubernur kalau mau tarik investasi dari luar, boleh, silakan,” ajaknya.

Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. (adv/kominfo)