TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - DPRD Samarinda menunjukkan komitmen untuk mengawal agenda-agenda besar daerah agar berjalan sukses tanpa membebani keuangan publik. Salah satu yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah persiapan kontingen Kota Tepian menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 yang akan digelar di Kabupaten Paser pada November mendatang.

​Di tengah upaya efisiensi keuangan daerah, Komisi IV DPRD Samarinda bergerak cepat melakukan koordinasi intensif. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan atlet dan pemenuhan logistik tetap optimal, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian anggaran.

​Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda. Tujuannya untuk membedah skema anggaran Porprov. Disebutnya, alokasi anggaran untuk ajang bergengsi itu diplot melalui APBD Perubahan 2026. Kendati demikian, Novan mengakui skema ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait ketepatan waktu pencairan di lapangan menjelang hari H pelaksanaan.

"Tidak bisa langsung terealisasi tepat pada hari H. Sementara di awal, ada kebutuhan mendesak yang memerlukan dana cepat, seperti pemesanan akomodasi atlet dan persiapan logistik lainnya," ujar Novan saat dikonfirmasi, Sabtu 18 Juli 2026 lalu.

​Untuk mengatasi kendala taktis tersebut, legislatif berencana kembali duduk bersama Pemkot Samarinda guna merumuskan formulasi kebijakan yang tepat. Novan menegaskan bahwa DPRD Samarinda mendukung penuh pencarian solusi cepat, asalkan seluruh prosesnya tetap mematuhi asas akuntabilitas dan transparansi.

​Terkait besaran anggaran, Komisi IV telah menerima informasi awal mengenai usulan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Samarinda yang berkisar di angka Rp10 miliar lebih. Namun, Novan menyebutkan angka tersebut belum masuk secara resmi ke meja legislatif dan masih harus disesuaikan dengan kondisi riil kas daerah.

​"Kondisi fiskal saat ini masih dinamis dan bergerak terus. Karena itu, usulan ini harus dibicarakan secara matang lagi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," jelas politikus Golkar tersebut.

​Lebih lanjut, Novan mewanti-wanti agar pemenuhan kebutuhan Porprov tidak sampai menyisakan beban utang baru yang terbawa ke tahun anggaran 2027.

Langkah ini krusial mengingat saat ini Pemkot Samarinda masih memiliki sisa utang yang harus dibayar oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang totalnya berkisar Rp400 miliar. Berdasarkan kesepakatan bersama, seluruh sisa utang tersebut ditargetkan harus tuntas dibilas pada tahun 2026 ini.

​DPRD Samarinda berharap performa keuangan daerah dapat kembali sehat sepenuhnya tanpa dibayangi beban masa lalu.

​"Kami harus menjaga keseimbangan fiskal dengan baik. Jangan sampai kecerobohan dalam belanja tahun ini justru melahirkan utang baru yang harus dibayar lagi di tahun depan," pungkas Novan. (adv/zeetw)