TITIKWARTA.COM -SAMARINDA -  Pemkot Samarinda tengah gencar mendorong transformasi digital di sektor pendidikan. Namun, langkah ini dinilai perlu dievaluasi agar tidak terkesan terburu-buru, mengingat infrastruktur penunjang seperti jaringan internet belum merata di seluruh wilayah.

​Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD) Kota Samarinda, Anhar. Ia mengingatkan pemerintah agar terlebih dahulu menuntaskan persoalan mendasar terkait pemenuhan fasilitas digital sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara menyeluruh.

​Menurut Anhar, kesiapan jaringan digital saat ini masih terpusat di kawasan kota. Sementara itu, sejumlah sekolah di wilayah pinggiran Samarinda justru masih kesulitan mendapatkan akses internet yang stabil.

“Kita bicara digitalisasi, tapi fakta di lapangan masih ada sekolah yang jangankan mau akses aplikasi pendidikan, cari sinyal internet saja setengah mati,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

​Anhar membeberkan beberapa kawasan yang hingga kini wilayahnya masih minim jangkauan internet, antara lain seperti di Balai Buaya (Kelurahan Bukuan), Loa Kumbar (Kelurahan Loa Buah) hingga di Tanah Merah (Samarinda Utara).

​Sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltim, Samarinda memang sudah selayaknya memacu digitalisasi pendidikan. Kendati demikian, Komisi IV DPRD Samarinda mendesak agar Pemkot segera menyusun cetak biru (blueprint) pendidikan yang komprehensif, terukur, dan berkeadilan, agar program memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

​“Harus ada indikator yang jelas terkait digitalisasi pendidikan ini. Jangan hanya sekadar meraba-raba,” tutur Anhar.

​Ke depan, pihak legislatif berkomitmen untuk memperketat pengawasan serta evaluasi anggaran. Hal ini dilakukan demi memastikan program digitalisasi menyentuh seluruh sekolah tanpa terkecuali, bukan terkesan dipaksakan seadanya.

​“Kami di Komisi IV tidak ingin digitalisasi ini hanya jadi kosmetik atau keren-kerenan di pusat kota saja. Evaluasi total harus dilakukan. Jangan sampai anak-anak kita di pinggiran semakin tertinggal jauh hanya karena pemerintah gagap memenuhi kebutuhan infrastruktur internet mereka,” pungkasnya. (adv/zee/tw)