TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar soroti maraknya TKA berkerja di daerah namun tak penuhi administrasi. Minta Disnaker Samarinda lebih proaktif melakukan pengawasan.

Beberapa waktu terakhir, marak terdengar para tenaga kerja asing (TKA) yang kedapatan tak memenuhi syarat ke administrasian untuk bekerja di Indonesia.

Bahkan, para pekerja asing itu disebut juga memasuki Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan demikian, maka tak ayal persoalan itu juga menjadi sorota serius bagi dewan di Samarinda.

Seperti yang diutarakan Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. Kata dia, untuk menanggulangi persoalan tersebut seharusnya instansi terkait bisa lebih proaktif melakukan pengawasan.

Dalam hal ialah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Samarinda. Untuk mendata seluruh perusahaan yang menggunakan TKA sebagai pemasok Sumber Daya Manusia (SDM).

Ia mengatakan, Disnaker perlu proaktif terhadap pengawasan perusahaan yang berada di pusat. Namun, berstatus sebagai pekerja di Samarinda. “Makanya kita selalu bilang ke Disnaker supaya betul-betul diperhatikan perusahaan yang berkantor di sini,” terangnya.

Sejatinya, lanjut Deni, semua perusahaan yang menggunakan tenaga asing khususnya di Samarinda harus mampu di data oleh Disnaker. Tujuannya, agar setiap TKA di Kota Tepian bisa dipastikan telah memenuhi persyaratan administrasi. “Sebab dalam beberapa sidak menemukan ada tenaga asing di perusahaan yang statusnya bukan di Samarinda,” ujarnya.

Politisi partai Gerindra itu menegaskan, agar  perusahaan berdomisili di Kota Tepian. Mendata jumlah tenaga asing yang dipekerjakan.

“Sehingga dengan adanya data tersebut, kami punya pegangan untuk memantau perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing juga bisa menambah pajak dan meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya. (adv/tw)