Desak Transparansi Pajak Rokok Elektrik, DPRD Kaltim Ingatkan Nasib 1.400 Pekerja Sektor Vape

TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, mendorong keterbukaan data penerimaan pajak dari sektor rokok elektrik atau vape seiring munculnya wacana pelarangan dan dinamika regulasi yang mengancam keberlangsungan sekitar 1.400 pekerja di daerah tersebut.

Di tengah mencuatnya isu pelarangan vape dan terbitnya fatwa keharaman dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPRD Kaltim menilai pemerintah daerah perlu membuka rincian kontribusi pajak dari sektor rokok elektrik secara jelas. Kejelasan data fiskal ini dibutuhkan agar pemerintah dapat mengukur secara objektif seberapa besar peran sektor tersebut terhadap pendapatan daerah sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.

 

Selain persoalan penerimaan pajak, perhatian utama legislatif tertuju pada potensi dampak ketenagakerjaan apabila kebijakan pelarangan menyeluruh benar-benar diterapkan. Berdasarkan estimasi asosiasi ritel setempat, terdapat sekitar 400 gerai vape di Kaltim yang menggantungkan operasionalnya pada tenaga kerja di sekitar angka 1.400 orang.

 

Firnadi menegaskan bahwa aspek perlindungan kesehatan masyarakat memang penting, namun pemerintah juga wajib menghitung risiko sosial dan ekonomi bagi para pekerja beserta keluarganya. Menurutnya, kesiapan langkah antisipasi serta skema transisi tenaga kerja harus disiapkan sejak awal apabila regulasi pelarangan diputuskan oleh pemerintah pusat.

 

"Jika pemerintah pusat memutuskan pelarangan menyeluruh, langkah peralihan bagi pekerja perlu disiapkan sejak kebijakan dirancang. Perlindungan kesehatan harus menjadi pertimbangan utama, tetapi dampak terhadap penghasilan pekerja dan keluarga mereka juga perlu dihitung dan ditangani,” pungkas Firnadi Ikhsan. (adv/dprd kaltim/tw)