DPRD Kaltim Pertanyakan Usulan Proyek Rp124 Triliun yang Telat Masuk RKPD

TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Usulan proyek kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) senilai Rp1,24 triliun dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menuai keberatan di DPRD. Bukan semata karena nilai anggarannya yang besar, tetapi juga karena tahapan pengajuan dinilai belum dilalui secara semestinya.

Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim mempertanyakan mengapa usulan proyek tersebut belum lebih dulu dibahas bersama komisi-komisi sesuai bidang kerja masing-masing. Padahal, skema MYC akan mengikat komitmen pembiayaan APBD selama beberapa tahun.

 

Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan belum ada keputusan resmi untuk menolak usulan tersebut. Sebab, hingga Senin (16/11/26), pembahasan formal bersama Banggar belum dilakukan. Namun, ia mengakui sejumlah anggota keberatan karena tahapan pengusulan dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

 

“Ya kalau (anggota) Banggar menolak sementara ini, karena tahapan-tahapan sebelumnya dilewati, memang belum sampai di Banggar, termasuk skemanya harus dibahas di komisi,” tegas Agusriansyah, Senin (16/11/26).

 

Persoalan itu mengemuka setelah rapat kerja Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dijadwalkan pada Minggu (15/11/2026) malam ditunda. Agenda tersebut kemudian dialihkan menjadi Rapat Pimpinan (Rapim) internal DPRD tanpa melibatkan unsur pemerintah.

 

Dalam Rapim yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel itu, pimpinan dewan turut membahas prosedur pengajuan MYC, kelengkapan dokumen, serta kemampuan fiskal daerah untuk membiayai proyek hingga akhir masa kontrak.

 

Agusriansyah menyebut persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari besaran anggaran. Pemerintah juga harus menjelaskan dasar kewenangan pengusulan, tahapan yang telah ditempuh, serta manfaat proyek bagi masyarakat.

 

“Usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan (kewenangan), lalu sisi manfaat, output dan impact-nya buat masyarakat dalam pengembangan pelayanan infrastruktur, percepatan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kondisi fiskal dua sampai tiga tahun ke depan,” ujarnya. (adv/dprdkaltim/tw)