DPRD Kaltim Dorong Pembaruan Neraca BBM ke BPH Migas Akibat Lonjakan Konsumsi Subsidi

TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong DPRD Kaltim mendesak pembaruan neraca kebutuhan daerah agar penyesuaian kuota bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) lebih tepat sasaran.

Perubahan pola konsumsi masyarakat di daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya permintaan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Kondisi tersebut kerap memicu antrean kendaraan di sejumlah SPBU serta menekan ketersediaan kuota yang telah ditetapkan sebelumnya.

 

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai fenomena ini harus segera direspons dengan memperbarui kalkulasi kebutuhan energi di seluruh 10 kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai krusial sebagai bahan evaluasi pengajuan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Padahal, Dinas ESDM Kaltim sebelumnya telah mengajukan kebutuhan Pertalite untuk tahun 2026 sebesar 1,03 juta kiloliter, namun alokasi awal yang disetujui hanya sekitar 508 ribu kiloliter.

 

“Artinya pemerintah daerah sebenarnya sudah menghitung dan mengajukan kebutuhan. Persoalan berikutnya adalah alokasi yang ditetapkan jauh di bawah usulan,” kata Firnadi. Berdasarkan paparan Pertamina Patra Niaga, rata-rata penyaluran Pertalite harian di Kaltim naik sekitar 8,7 persen, dari semula 1.410 kiloliter menjadi 1.532 kiloliter per hari. Sebaliknya, konsumsi Pertamax anjlok hingga 21,9 persen, turun dari 810,59 kiloliter menjadi 633,42 kiloliter per hari. Pergeseran serupa terjadi pada lini bahan bakar diesel, di mana penyaluran Biosolar meningkat sekitar 3,9 persen, sementara konsumsi Dexlite merosot drastis hingga 39,5 persen.

 

Kondisi ini memicu potensi defisit pasokan di penghujung tahun, mengingat penyaluran Pertalite hingga akhir 2026 diproyeksikan menembus 537 ribu kiloliter atau melampaui kuota yang tersedia sekitar 8 ribu kiloliter. Firnadi menegaskan perubahan pola konsumsi ini harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan berikutnya. “Kalau pola konsumsi sudah berubah, maka perencanaan kebutuhan juga perlu membaca perubahan itu. Bukan berarti perhitungan sebelumnya salah, tetapi sekarang kita memiliki perkembangan baru yang harus dimasukkan dalam evaluasi,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim/tw)