DPRD Kaltim Perketat Tata Kelola MBLB dan Dorong Proyek APBD Serap Material Lokal
TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C merampungkan perombakan aturan main pertambangan daerah guna memberikan kepastian hukum serta mewajibkan proyek konstruksi bersumber dari APBD mengutamakan material lokal. Kebijakan ini disusun untuk menertibkan tata kelola galian C sekaligus memangkas alur perizinan berbelit yang selama ini memakan waktu hingga ratusan hari.

Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan regulasi ini dirancang untuk membenahi carut-marut tata kelola tambang MBLB yang selama ini masih menyisakan sederet pekerjaan rumah. Mulai dari ketidakjelasan prosedur perizinan, lemahnya pengawasan lapangan, hingga minimnya pelibatan tenaga kerja dan pengusaha lokal.
“Pansus telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembahasan, mulai dari rapat bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan, kunjungan lokasi pertambangan, studi komparasi, hingga konsultasi dengan pemerintah pusat,” ujar Reza.
“Kami ingin melihat langsung pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya berdasarkan dokumen dan laporan, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pertambangan,” jelasnya. Selain menyerap kondisi lapangan di Kaltim, Pansus juga melakukan studi komparasi ke Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat untuk mengadopsi praktik terbaik pengelolaan tambang MBLB. (adv/dprdkaltim/tw)
