TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Langkah penanganan banjir di Kota Samarinda rupanya masih perlu perbaikan. Komisi III DPRD Samarinda menyoroti master plan drainase di Kota Tepian yang masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan dari dokumen yang diterima kondisi drainase masih belum saling terkoneksi. Struktur perencanaan pun masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan. "Seperti aliran air belum sesuai. Apakah langsung di buang ke sungai atau ditampun di kolam retensi terlebih dahulu," ujar Deni, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Bidang Sumber Daya Air PUPR Samarinda, pada Selasa, 7 Juli 2026 lalu.

Begitu juga sebaliknya, keberadaan kolam retensi juga tidak memiliki out put ke drainase yang ada di kawasan perkotaan. Sehingga Komisi III pun meminta agar ada perbaikan terhadap master plan drainase milik Dinas PUPR Samarinda ini. "Dokumennya sudah kami terima, mungkin kami perlu pelajari dan analisis dahulu untuk disesyaikan dengan kondisi di lapangan," sebutnya.

Politikus Gerindra ini tidak menampik jika langkah pengendalian banjir, erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran. Maka ia juga meminta agar Pemkot Samarinda bisa aktif berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim atau Pemerintah Pusat terkait bantuan pendanaan. "Mungkin bisa melalui Bankeu atau bantuan pekerjaan fisik dari kementerian PUPR," sebutnya.

Selain itu ia juga meminta agar pihak PUPR bisa menjalankan efektivitas. Pekerjaan drainase harus benar-benar melihat skala prioritas agar penanganan banjir jadi tepat sasaran. "Jadi drainase yang dibangun memang harus benar-benar bisa menekan debit air saat hujan turun," pungkasnya. (adv/zee/tw)