TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Komisi IV DPRD Samarinda mengapresiasi upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Pasalnya, minimnya anggaran tidak menghalangi berjalannya program pada instansi tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahroni Pasie, mengatakan hal ini usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Selasa 7 Juli 2026 lalu. Ia mengaku terkejut dengan ada beberapa bidang di DPPPA Samarinda yang tidak memiliki anggaran sama sekali. "Padahal bidang tersebut jadi tumpuan untuk menjalankan program Kota Layak Anak di Samarinda," ujar Novan.

Kendati minim anggaran, beberapa kegiatan masih tetap berjalan. Hal ini yang menurutnya patut diapresiasi. Sekaligus ia mengingatkan kepada Pemkot Samarinda untuk bisa mengevaluasi ulang anggaran untuk DPPPA ini. "Karena Kota Layak Anak ini merupakan program pusat. Maka harusnya ada dukungan anggaran agar kerja-kerja bidang yang menjalankan bisa lebih maksimal bergerak," imbuh politikus Golkar ini.

Selama ini, lanjutnya, DPPPA hanya menjalankan kegiatan rutin seperti sosialisasi kepada masyarakat. Terkait langkah pelaporan jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat. "Itu bentuknya hanya program rutin dan berjalan sesuai kebutuhan masyakarat di lapangan," sebutnya.

Komisi IV pun mendorong agar Pemkot Samarinda bisa memberi perhatian serius terhadap kondisi ini. Walaupun ia menyadari kondisi ini terjadi tak lepas dari langkah efisiensi anggaran yang diberlakukan. "Itu yang menjadi catatan kita agar pemerintah kota lebih tepat lagi dalam melakukan porsi penempatan anggaran di OPD-OPDnya," tuturnya.

Oleh karena itu, setelah rapat dengan seluruh mitra kerja OPD, Komisi IV akan mengajukan hal ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk didorong mendapatkan anggaran melalui APBD Perubahan.

"Semua mitra kerja ini kita panggil untuk kita rangkum dan kita serahkan ke tim badan anggaran DPRD, untuk nanti dilihat apakah sinkron tidak dengan usulan yang sudah disampaikan oleh TAPD Pemkot," pungkasnya. (adv/zee/tw)