TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Komisi IV DPRD Samarinda kembali membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) pada Kamis (23/2).

Pembahasan raperda itu dibahas dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP). Dalam pembahasannya, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyebut kalau persoalan ketahanan keluarga harus mengutamakan 8 poin utama. “Jadi harus mengoptimalkan 8 fungsi keluarga, dari agama hingga ekonomi,” tutur Puji. 

Selain unsur penting di dalam pembangunan ketahanan keluarga, Puji juga turut menyinggung persoalan kemiskinan yang masih belum terselesaikan di Samarinda. “Nyatanya 59 Kampung Keluarga Berencana masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Baik dari sarana dan prasarananya juga sumber daya manusianya,” tambahnya. 

Kendati demikian, Puji menyebut kalau untuk mencapai ketahanan keluarga. Sejatinya bukan hanya berbicara terkait peranan pemerintah semata. Sebab dalam pelaksanaannya, pihak legislatif juga memiliki andil untuk mewujudkan hal tersebut. “Jadi kami juga akan gali dan carikan solusinya, karena hal ini bukan hanya tugas pemerintah,” tambahnya.

Selain melakukan dialog bersama DP2KB Samarinda, legislatif ke depan juga akan melaksanakan uji publik Raperda Ketahanan Keluarga. Tak hanya itu, disinggungnya juga kalau DP2KB Samarinda mulai saat ini harus bisa lebih memaksimalkan jumlah anggaran yang dimiliki untuk menekan angka stunting. 

“BPJS Kesehatan harusnya memiliki anggaran untuk pemasangan alat kontrasepsi dalam pengendalian kependudukan,” tambahnya. 

Terakhir Puji juga menjelaskan menegaskan posisi keluarga sangat penting dalam memperhatikan 1000 hari kehidupan mulai dari masa kehamilan hingga remaja bahkan lansia.

“Makanya penting banget ini Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda/tw)