M Faisal Tekankan Pentingnya SPBE Sebagai Pilar Transformasi
TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Bumi Etam terus memastikan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Penilaian Visitasi SPBE. Agenda ini bertujuan untuk memvalidasi dan mengamati langsung hasil penilaian interviu dan/atau dokumen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Evaluasi SPBE.
Tim KemenPANRB yang diwakili oleh Pudy Prima dalam penjelasannya, menyampaikan bahwa visitasi ini merupakan bagian dari proses evaluasi nasional untuk memastikan kesesuaian dokumen penilaian dengan implementasi di lapangan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas interviu kemarin ada beberapa indikator yang perlu diklarifikasi dan divalidasi.
“Juga visitasi ini untuk mengidentifikasi tantangan dan memberikan masukan strategis bagi pengembangan SPBE di Kalimantan Timur. Tentunya dengan adanya visitasi ini nilai yang diperoleh diharapkan bisa optimal hasilnya,” ujar Pudy.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal dan dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah (PD) serta tim teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.
Faisal menekankan pentingnya SPBE sebagai pilar transformasi digital dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien dan berbasis teknologi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KemenPANRB atas pendampingan dan evaluasi yang dilakukan hingga berada pada tahapan ini.
“SPBE adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Komitmen kami adalah menjadikan teknologi sebagai alat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan, ”jelasnya. (adv/diskominfokaltim/wan/yal)
