Mekanisme Penyaluran Opsen dan DBH Disorot DPRD Kaltim Usai Penerimaan Samarinda Terpangkas Rp209 Miliar
TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Sorotan tajam mengarah pada tata kelola penyaluran opsen pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) setelah penerimaan daerah Kota Samarinda tercatat terpangkas sekitar Rp209 miliar, memicu perhatian DPRD Kalimantan Timur terhadap alur distribusi dana yang dinilai belum berjalan optimal.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, mengaku heran dengan tersendatnya aliran dana opsen pajak kendaraan bermotor ke kas daerah. Padahal, secara teknis, sistem pemungutan opsen sudah dirancang berjalan otomatis sesuai persentase masing-masing wilayah.
"Kalau opsen itu mestinya masuk langsung, karena terpotong langsung. Nah yang saya bingung ini, kok tertahan? Padahal mekanismenya otomatis," ketus Sigit.
Menurutnya, jika sistem pemotongan otomatis sudah berjalan dengan benar, seharusnya tidak ada lagi kendala keterlambatan maupun ketidakpastian dana yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.
Lebih jauh, Sigit mendorong agar skema pemotongan otomatis di hulu tersebut tidak hanya berlaku pada opsen, tetapi juga diterapkan pada penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Dengan pemisahan langsung sejak awal, daerah tidak perlu menunggu proses transfer berbelit dari pusat yang rawan mengalami keterlambatan. (adv/dprdkaltim/tw)
