TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Komitmen tinggi terus ditunjukkan DPRD Samarinda dalam mengawal program kesejahteraan masyarakat. Kali ini, Komisi IV DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian serius terhadap pemenuhan program ketahanan keluarga dan percepatan penurunan stunting yang dinilai masih terkendala perbedaan data.

​Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar postur anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) saat ini masih terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan operasional rutin. Sementara itu, program-program strategis di lapangan justru masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 

"Dari APBD murni, sebagian besar anggaran memang digunakan untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin. Program-program intervensi lainnya banyak didukung oleh dana stimulan dari BKKBN pusat," ujar Sri Puji saat ditemui usai rapat, Senin 13 Juli 2026.

​Angka tersebut dinilai belum representatif jika disandingkan dengan luasnya cakupan tugas dinas tersebut, terutama dalam mengoordinasikan kader posyandu, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, hingga agen pembangunan keluarga di akar rumput.

​"Peran para kader di lapangan ini sangat vital. Namun, kita juga harus realistis bahwa dukungan operasional bagi mereka saat ini masih sangat terbatas. Hal-hal seperti inilah yang diperjuangkan DPRD agar ke depan mendapat porsi yang lebih layak," tambahnya.

​Selain persoalan anggaran, Komisi IV DPRD Samarinda juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sri Puji menyebutkan, ketidaksesuaian data antara DPPKB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial berpotensi menghambat efektivitas program pengentasan stunting di lapangan.

​Sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, DPRD Samarinda mendesak agar ego sektoral segera dipangkas demi kepentingan masyarakat luas.

​"Kami sangat berharap tidak ada lagi ego sektoral dalam urusan data. Data posyandu, data ibu hamil, anak kurang gizi, hingga keluarga rentan stunting harus terintegrasi dan sama di semua instansi. Kejelasan data ini adalah kunci agar penyaluran program dan anggaran bisa tepat sasaran," tegas Sri Puji.

​Ia memungkasi bahwa penyatuan data tunggal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) mendesak yang harus segera dituntaskan Pemkot Samarinda. Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal isu ini guna memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. (adv/zee/tw)