TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Tahun ini dipastikan tidak ada infrastruktur besar yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda. Kondisi ini dikarenakan fokus utama adalah melunasi utang di tahun sebelumnya. Dari total Rp290 miliar utang di PUPR, baru membayar Rp 32 miliar kepada kontraktor proyek pembangunan fisik di Samarinda tahun 2025.

Kondisi ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Samarinda bersama Dinas PUPR. Agenda utama sebenarnya, membahas evaluasi capaian kinerja 2026 serta rencana anggaran hingga 2027. Tetapi progres pelunasan utang ini juga ikut dibahas dalam pertemuan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, memastikan kegiatan pembangunan di Samarinda tahun ini turun drastis. Penyebabnya Pemkot tengah fokus menyelesaikan utang kepada kontraktor ini.

Dari laporan yang diterima Komisi III, Bidang Cipta Karya total utang mencapai Rp132 miliar, dengan total pembayaran yang telah dilunasi baru senilai Rp19 miliar. “Dan yang masih belum terselesaikan (pembayarannya) Rp113 miliar,” ujar Deni.

Kemudian untuk bidang Sumber Daya Air ada tagihan sebesar Rp34 miliar, baru dicicil sebesar Rp 13 miliar dan masih tersisa Rp21 miliar. Untuk data utang pada Bidang Bina Marga, legislatif mengaku belum menerima laporan angka pastinya. Sehingga untuk total keseluruhan hutang yang telah dibayarkan PUPR sementara mencapai Rp32 miliar. “Kalau dihitung sih, persentase ya masih angka 20 persen dari total yang ada,” jelasnya.

Pemkot Samarinda saat ini sedang berupaya melakukan penyelesaian pembayaran utang Rp400 miliar secara keseluruhan secara bertahap, mulai dari proyek bernilai kecil hingga skala besar.

“Mereka mengelompokkan utang Rp100 juta ke bawah itu yang diprioritaskan dulu untuk diselesaikan. Setelahnya baru utang yang di atas Rp100 juta sampai Rp200 juta,” pungkas politikus Gerindra tersebut. (adv/zee/tw)